Ilustrative Images

Keberadaan dan Agresi dari Arus Balai Pustaka

Oleh Muhamad Saepudin

Alih-alih sebagai wacana didaktis yang memasak berbagai bacaan—khususnya sastra—untuk dikonsumsi oleh rakyat pribumi (pra-kemerdekaan), titik awal pembentukan Balai Pustaka yang berdiri tahun 1908 dengan nama Commissie voor de Volkslectuur, seringkali dianggap sebagai akal bulus hegemoni dan dominasi kolonialis terhadap yang terjajah. Tak kurang dari bagaimana Balai Pustaka dipahat sedemikian rupa dijadikan kontrol sosial para pribumi ‘terdidik’ agar tidak terpengaruh oleh bacaan sastra liar terbitan ‘luar’ Balai Pustaka yang terkesan responsif dan provokatif. Tentu saja, di sisi lain, ini menjelaskan bahwa sejarah kekuasaan Belanda tidak hanya menjajah secara fisik dan psikis, akan tetapi juga kolonialisasi pikiran.

Bermula dari kegelisahan pemerintahan Belanda melirik koran-koran terbitan bumiputra (luar Balai Pustaka) yang beredar menyampaikan kritik sarkastis. Sehingga masyarakat pun mulai sinis memandang kolonial, apalagi dengan adanya kebijakan politik etis sebagai politik balas budi dari totaliterisme tanam-paksa yang boleh jadi tinggal hanya empati pseudo-historis. Atas dasar inilah pemerintahan Belanda akhirnya mendirikan Komisi Bacaan Rakyat (Comissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur) yang kemudian pada tahun 1917 bertransformasi menjadi Balai Pustaka.

Awalnya kegiatan komisi ini menerbitkan cerita rakyat yang ditulis dalam berbagai bahasa daerah, kemudian berkembang menerjemahkan kisah pahlawan orang-orang Belanda dan cerita klasik Eropa. Hal itu bisa dikatakan sebagai alat propaganda sekaligus agar rakyat pribumi buta dengan perkembangan politik Hindia Belanda. Pada tahun 1920, Balai Pustaka mulai menerbitkan roman-roman bahasa Indonesia—yang tentunya mesti menuruti ketentuan terbit secara politis agar tidak meletupkan keresahan di tengah masyarakat jajahan.

Dari beberapa roman yang telah diterbitkan itulah, kita bisa membaca beberapa karya sastra terbitan Balai Pustaka yang mashyur pada zamannya seperti misalnya paradoksial konflik antara Samsulbahri dan Datuk Meringgih dalam Sitti Nurbaya, atau kegelisahan dan pergulatan batin dari percintaan antara bangsa seperti kisah kasih Hanafi dan Corrie du Busse dalam Salah Asuhan. Roman-roman tersebut, dalam proses penerbitan, kerap dianggap telah melewati sensor berdasarkan tuntutan dari catatan Rinkes. Akan tetapi dengan licin beberapa sastrawan menggubah alur atau penceritaan secara pragmatik sehingga sebenarnya tidak banyak yang berubah dan tetap tersirat pesan moral secara simbolis.

Mimikri Penokohan Terbitan Balai Pustaka

Memang salah satu sisi yang menarik dari roman Balai Pustaka adalah bahwa buku-buku terbitannya selalu menjadi bagian dari perbincangan panjang sejarah kesusastraan Indonesia modern yang telah melewati pergulatan politik masyakarat postkolonial abad ke 20. Sekiranya benar perihal apa yang dikatakan Iksaka Banu bahwa warna sejarah tidak selalu hitam putih, dan itu bisa dibuktikan secara sederhana dengan munculnya Max Havelaar karya Multatuli—yang bernada protes terhadap keganasan kolonial. Akan tetapi para sastrawan pribumi yang bekerja di Balai Pustaka juga sebenarnya melakukan perlawanan diam-diam. Mereka membangun penokohan dengan meniru dan menyesuaikan perwatakan perilaku budaya barat meskipun tidak secara eksplisit karena berbagai aturan tetek bengek pemerintahan Belanda yang menjunjung tinggi stabilitas politik, yang tidak lebih dari pada propaganda untuk menciptakan pencitraan diri kolonial.

Kita bisa menilik kembali Sitti Nurbaya karya Marah Rusli. Roman percintaan ini berbeda dengan Azab dan Sengsara, tidak hanya berisi dimensi yang kompleks tentang romantisme; kawin paksa, atau adat istiadat. Karena di dalam Sitti Nurbaya, terselip wacana perlawanan terhadap kolonialisme dengan samar. Rusli menghidupkan penokohan secara simbolis seperti yang terdapat dalam karakter Datuk Meringgih dengan perwatakan yang kikir dan kejam. Tentu hal ini bisa saja merupakan pengalihan tafsir dari pada perlakuan kolonial yang menindas dan materialis. Pertanyaannya, mengapa ketika konflik mulai mencapai klimaks, Datuk Meringgih yang memiliki watak antagonis justru bersikap patriot melawan kebijakan politik dari pemerintahan Belanda, sementara Samsulbahri malah menjadi tentara kolonial. Inilah sisi paradoks dari Sitti Nurbaya yang selalu menjadi misteri, menjadi perbincangan panjang para kritikus, dan menjadi monumen sastra penting yang sarat makna.

Berbeda dengan Salah Asuhan karya Abdul Moeis—yang menyajikan tematik segar, bukan lagi persoalan kawin paksa atau perihal adat kolot, melainkan hendak membenturkan kawin antar bangsa. Konon ada cerita menarik di balik roman ini, pada tahun 1927, ketika itu Abdul Moeis pernah menanyakan nasib naskah Salah Asuhan kepada Balai Pustaka, dan menjelaskannya secara tendens terkait isinya, bahwa roman tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk mengungkapkan perbedaan Timur dan Barat secara kontras, melainkan hanya sebagai refleksi agar para pribumi yang berpendidikan barat tetap berpegang teguh pada budaya ke-Timur-an. Tapi tetap saja, nyatanya naskah ini telah mengalami penolakan dari Balai Pustaka dan terbit setelah melewati sensor yang sangat ketat. Sehingga kita tidak tahu atau meraba-raba di mana letak bangunan cerita yang diubah. Namun ada sumber yang mengungkapkan bahwa ternyata letak revisi roman ini berada di sisi gaya hidup tokoh Corrie Du Busse (perempuan Belanda) istri Hanafi yang sebelumnya digambarkan sebagai sosok hedonis, perempuan bebas yang kemudian terjerumus dalam dunia pelacuran. Sedangkan setelah direvisi, tokoh Corrie justru mengalami perubahan menjadi lembut dan terpelajar. Tetapi jika kembali pada tendensi Salah Asuhan, agaknya Abdul Moeis telah mengisyaratkan secara pragmatik—dari beberapa percakapan Corrie yang ternyata mengandung stereotipe—yang tidak lain dari pada nilai-nilai orientalisme dalam pergumulan budaya Timur dan Barat.

Pencitraan diri, stereotipe, dan perlawanan masyarakat pribumi dalam menghadapi pemerintahan kolonial terakumulasi menjadi paradigma sekaligus taktis dalam roman terbitan Balai Pustaka. Sehingga jejak dan garis politik kolonial perlu ditinjau dan dipertanyakan kembali dalam setiap konstruksi sastra Balai Pustaka, sebab lahirnya sastra selalu beriringan dengan situasi krisis politik pada zamannya.

Arus Periodisasi Sastra Indonesia

Selain perlawanan terhadap kolonialisme, dari sudut pandang ekstra estetis—karya sastra Balai Pustaka memang diakui kemunculannya sebagai pergulatan dari tradisi kawin paksa dan adat kolot yang sudah senja. Terlebih lagi dengan terbitnya roman-roman Hamka, seperti Di Bawah Lindungan Ka’bah misalnya, atau Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck yang mengkritisi tataran adat kolot kaum tua secara telak untuk kemaslahatan masyarakat dalam menyongsong modernisme. Perkembangan ini secara bertahap telah membawa arus estetika sastra Indonesia dari hikayat menuju prosa (roman), dari pantun menuju puisi.

Sementara dari hal itu pula, Balai Pustaka dapat dikatakan sebagai transisi atau batu loncatan. Karena secara, posisi Balai Pustaka memang disokong oleh kolonial untuk menjajah akal budi rakyat pribumi, tetapi justru keberadaannya berbalik menjadi media perlawanan serta mencerahkan fajar kesusastraan Indonesia. Sehingga membuka pintu periodisasi sastra hingga akhirnya suatu kali akan bertemu dengan titik jenuh yang kemudian akan muncul berbagai macam polemik kebudayaan atau transisi-estetika yang berbeda dengan sebelumnya. Inilah mungkin perwujudan konvensi tradisi sastra Balai Pustaka yang kemudian hari digedor oleh tiga serangkai angkatan Pujangga Baru.

Cirebon, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here